Peran Sektor Luar Negeri Pada Perekonomian Indonesia

1.   PERDAGANGAN ANTAR NEGARA

Perdagangan antarnegara adalah tukar menukar barang atau jasa antarnegara melalui kegiatan ekspor dan impor. Kegiatan ekonomi antarnegara timbul karena tidak ada negara yang dapat menghasilkan sendiri segala sesuatu yang dibutuhkan oleh negara tersebut. Barang yang dihasilkan oleh suatu negara berbeda dengan barang yang dihasilkan oleh negara lain. Perbedaan barang yang dihasilkan oleh suatu negara akan menimbulkan perdagangan antarnegara. Selain itu ada faktor-faktor lain yang dapat menyebabkan timbulnya perdagangan antarnegara. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

a.         Perbedaan kepemilikan faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), modal dan keahlian.

b.         Kelebihan hasil-hasil produksi.

c.         Perbedaan kebutuhan masing-masing negara.

Tujuan tukar menukar barang dan jasa antarnegara adalah sebagai berikut:

a.         Memenuhi kebutuhan masyarakat suatu negara.

b.         Mempercepat pembangunan suatu negara.

c.         Meningkatkan kesejahteraan penduduk suatu negara.

2.   HAMBATAN PERDAGANGAN ANTARNEGARA

Hambatan perdagangan antar negara adalah regulasi atau peraturan pemerintah yang membatasi perdagangan bebas.

Berikut ini adalah bentuk-bentuk dari hambatan perdagangan antarnegara:

a)         Tarif atau Bea Cukai

b)        Kuota

c)         Subsidi

d)        Muatan Lokal

e)         Peraturan Administrasi

f)         Peraturan Antidumping

3.   NERACA PEMBAYARAN LUAR NEGERI INDONESIA

Neraca pembayaran merupakan suatu ikhtisar yang meringkas transaksi-transaksi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain selama jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Neraca pembayaran mencakup pembelian dan penjualan barang dan jasa, hibah dari individu dan pemerintah asing, dan transaksi finansial. Umumnya neraca pembayaran terbagi atas neraca transaksi berjalan dan neraca lalu lintas modal dan finansial, dan item-item finansial.

Transaksi dalam neraca pembayaran dapat dibedakan dalam dua macam transaksi.

a)         Transaksi debit, yaitu transaksi yang menyebabkan mengalirnya arus uang (devisa) dari dalam negeri ke luar negeri. Transaksi ini disebut transaksi negatif   (-),  yaitu transaksi yang menyebabkan berkurangnya posisi cadangan devisa.

b)        Transaksi kredit adalah transaksi yang menyebabkan mengalirnya arus uang (devisa) dari luar negeri ke dalam negeri. Transaksi ini disebut juga transaksi positif (+), yaitu transaksi yang menyebabkan bertambahnya posisi cadangan devisa negara.

4.     PERAN KURS VALUTA ASING

Kurs valuta asing sering diartikan sebagai benyaknya nilai mata uang suatu negara yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan satu unit mata uang asing. Kurs valuta asing adalah nilai tukar mata uang yang menggambarkan banyaknya rupiah yang harus dikeluarkan untuk mendapat satu unit dollar dalam kurun waktu tertentu.

Berikut ini adalah beberapa istilah yang biasanya berkaitan dengan kurs valuta asing, yaitu :

A.  Depresiasi adalah turunnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing

B.  Apresiasi adalah kebalikan dari depresiasinya rupiah. Dengan demikian jika rupiah mengalami depresiasi maka matauang asing akan apresiasi.

C.  Spot Rate adalah nilai tukar yang masa berlakunya hanya dalam waktu 2 x 24 jam saja. Sehingga jika sudah melewati batas waktu di atas maka nilai tukar tersebut sudah tidak berlaku lagi.

 referensi: 

http://belajarpintaronline.blogspot.com/2011/06/definisi-perdagangan-antarnegara.html

http://id.wikipedia.org

elearning.gunadarma.ac.id

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN )

1.         Perkembangan Dana Pembangunan Indonesia

Dari segi perencanaan pembangunan di Indonesia, APBN adalah konsep perencanaan pembangunan yang memiliki jangka pendek, karena iyulah APBN selalu disususn setiap tahun.
Maka secara gari besar APBN terdiri dari pos – pos seperti dibawah ini :

·           Dari sisi penerimaan, terdiri dari pos penerimaan dalam negeri dan penerimaan pembangunan

·           Sedangkan dari sisi pengeluaran terdiri dari pos pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan

    APBN disusun agar pengalokasian dana pembangunan dapat berjalan dengan memperhatikan prinsip berimbang dan dinamis. Hal tersebut perlu diperhatikan mengingat tabungan pemerintah yang berasal dari selisih antara penerimaan dalam negeri dengan pengeluaran rutin, belum sepenuhnya menutupi kbutuhan biaya pembangunan di Indonesia.

   Meskipun dari PELITA ke PELITA jumlah tabungan pemerintah sebagia sumber pembiayaan pembangunan terbesar, terus mengalami peningkatan namun kontribusinya terhadap keseluruhan dana pembangunan yang dibutuhkan masih jauh dari yang diharapkan. Dengan kata lain ketergantungan dana pembangunan terhadap sumber lain, dalam hal ini pinjamanan luar negeri masih cukup besar. Namun demikian mulai tahun terakhir PELITA, prosentase tabungan pemerintah sudah mulai lebih besar dibanding pinjaman luar negeri. Hal ini tidak terlepas dari peranan sektor migas yang saat itu sangat dominan, serta dengan dukungan beberapa kebijakan pemerintah dalam masalah perpajakan dan upaya peningkatan penerimaan negara lainnya. Untuk menghindari terjadinya deficit anggaran pembangunan, Indonesia masih mengupayakan sumber dana dari luar negeri, dan meskipun IGGI ( Inter Govermmental Group on Indonesia ) bukan lagi menjadi forum Internasional yang secara formal membantu pembiayaan pembangunan di Indonesia, namun dengan lahirnya CGI ( Consoltative Group on Indonesia ) kebutuhan pinjaman luar negeri sebagai dana pembangunan masih dapat diharapkan. Yang perlu diingat bahwa sebaiknya pinjaman tersebut ditempatkan sebagai pelengkap pembangunan dan peran tabungan pemerintahlah yang tetap harus dominan, bukan sebaliknya.

2.      Proses Penyusunan Anggaran

Proses penyusunan APBN RI, setiap tahun diawali dengan pidato presiden pada sidang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam rangka menyampaikan nota Keuangan dan Rancangan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) tahun anggaran yang akan datang. Rancangan ini dipakai oleh DPR sebagai pedoman dalam menetapkan APBN tahun anggaran berikut yang penetapannya diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat (1).

 

Secara umum tahapan dalam penyusunan APBN dapat dibagi menjadi 5 tahap.
Tahap I : Perencanaan dan penyusunan anggaran
Tahap II : Pengesahan Anggaran
Tahap III : Pelaksanaan Anggaran
Tahap IV : Kontrol/pengawasan
Tahap V : Pertanggung jawaban Anggaran

 

Dari lima tahap tersebut, tahap I dan III yang memegang peranan adalah pemerintah dan tahap II dan V yang memegang peranan adalah DPR dan tahap IV yang memegang peranan adalah BPK (Badan Pengawasan Keuangan).

APBN di Indoensia masa tahun anggaran dimulai 1 April dan berakhir 31 Maret tahun berikutnya. Akan tetapi mulai tahun 2000, masa tahun anggaran dimulai 1 Januari dan berakhir 31 Desember di tahun yang sama. Sistem ini dinamakan sistem tahun kalender.

3.      Perkiraan Penerimaan Negara

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran. APBN, Perubahan APBN, dan Pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan Undang-Undang.

Secara keseluruhan sumber penerimaan negara bersumber dari :

1. Penerimaan dalan negeri, yang terdiri dari;

Penerimaan Perpajakan

·            pajak penghasilan (minyak dan gas, non minyak dan gas)

·            pajak pertambahan nilai

·            pajak bumi dan bangunan

·            BPHTB

·            Pajak lainnya

·            Pajak perdagangan Internasional

·            Bea Masuk

• Pajak/Pungutan ekspor

Penerimaan Bukan Pajak

• Penerimaan Sumber Daya Alam (minyak bumi, gas alam, pertambangan umum, kehutanan, perikanan)
• Bagian Laba BUMN
• PNPB Lainnya

2. Penerimaan luar negeri

Penerimaan dari luar negeri dapat dihasilkan dari investasi atau modal proyek ataupun pinjaman keluar negeri. Bisa juga didapatkan dari ekspor barang ataupun dari visa para tourist yang datang ke Indonesia.

4.      Perkiraan Pengeluaran Negara

Secara garis besar pengeluaran negara dikelompokan menjadi dua yaitu:

·          Pengeluaran rutin.

·          Pengeluaran pembangunan.

PENGELUARAN RUTIN NEGARA

Pengeluaran rutin negara adalah pengeluaran yang dapat dikatakan selalu ada dan telah terrencana sebelumnya secara rutin,diantaranya:

·                       Pengeluaran untuk belanja pegawai.

·                       Pengeluaran untuk belanja barang. 

·                       Pengeluaran untuk subsidi daerah otonom. 

·                       Pengeluaran untuk membayar bunga dan cicilan hutang. 

·                       Pengeluaran lain-lain.

PENGELUARAN PEMBANGUNAN

Secara garis besar yang termasuk dalam pengeluaran pembangunan diantaranya adalah:

·                     Pengeluaran pembangunan untuk berbagia departemen atau lembaga negara,diantaranya untuk membiayai proyek-proyek pembangunan sektor yang menjadi tanggungjawab masing-masing departemen atau lembaga negara bersangkutan.

·                       Pengeluaran pembangunan untuk anggaran pembangunan daerah (dati I dan II).

·                       Pengeluaran pembangunan lainnya.

5.      Dasar Perhitungan Perkiraan Penerimaan Negara

1.           Produk Domestik Bruto

PDB diartikan sebagai nilai keseluruhan semua barang dan jasa yang diproduksi di dalam wilayah tersebut dalam jangka waktu tertentu (biasanya per tahun). PDB berbeda dari produk nasional bruto karena memasukkan pendapatan faktor produksi dari luar negeri yang bekerja di negara tersebut. Sehingga PDB hanya menghitung total produksi dari suatu negara tanpa memperhitungkan apakah produksi itu dilakukan dengan memakai faktor produksi dalam negeri atau tidak. Sebaliknya, PNB memperhatikan asal usul faktor produksi yang digunakan.

PDB Nominal (atau disebut PDB Atas Dasar Harga Berlaku) merujuk kepada nilai PDB tanpa memperhatikan pengaruh harga. Sedangkan PDB riil (atau disebut PDB Atas Dasar Harga Konstan) mengoreksi angka PDB nominal dengan memasukkan pengaruh dari harga.
PDB dapat dihitung dengan memakai dua pendekatan, yaitu pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan.

Rumus umum untuk PDB dengan pendekatan pengeluaran adalah:
PDB = konsumsi + investasi + pengeluaran pemerintah + ekspor – impor
Di mana konsumsi adalah pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga, investasi oleh sektor usaha, pengeluaran pemerintah oleh pemerintah, dan ekspor dan impor melibatkan sektor luar negeri.

Sementara pendekatan pendapatan menghitung pendapatan yang diterima faktor produksi:
PDB = sewa + upah + bunga + laba
Di mana sewa adalah pendapatan pemilik faktor produksi tetap seperti tanah, upah untuk tenaga kerja, bunga untuk pemilik modal, dan laba untuk pengusaha.

Secara teori, PDB dengan pendekatan pengeluaran dan pendapatan harus menghasilkan angka yang sama. Namun karena dalam praktek menghitung PDB dengan pendekatan pendapatan sulit dilakukan, maka yang sering digunakan adalah dengan pendekatan pengeluaran.

2.         Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan data statistik yang merangkum perolehan nilai tambah dari seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah pada satu periode tertentu. PDRB dihitung dalam dua cara, yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Dalam menghitung PDRB atas dasar harga berlaku menggunakan harga barang dan jasa tahun berjalan, sedangkan pada PDRB atas dasar harga konstan menggunakan harga pada suatu tahun tertentu (tahun dasar). Penghitungan PDRB saat ini menggunakan tahun 2000 sebagai tahun dasar. Penggunaan tahun dasar ini ditetapkan secara nasional.
Peroduk Domestik Bruto sebagai salah saru indicator ekonomi memuat berbagai instrument ekonomi yang di dalmnya terlihat jelas keadaan makro ekonomi suatu daerah dengan pertumbuhan ekonominya, income perkapita dan berbagai instrument ekonomi lainnya. Dimana dengan adanya data-data tersebut akan sangan membantu pengambil kebijaksanaan dalam perencanaan dan evaluasi sehingga pembangunan tidak salah arah.
Angka PDRB sangat diperlukan dan perlu disajikan, karena selain dapat dipakai sebagai bahan analisa perencanaan pembangunan juga merupakan barometer untuk mengukur hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.

PDRB dapat didefinisikan berdasarkan tiga pendekatan yaitu :

a. Pendekatan Produksi (Production Approach)

PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto (NTB) yang tercipta sebagai hasil proses produksi barang dan jasa yang dilakukan oleh berbagai unit produksi dalam suatu wilayah/region pada suatu jangka waktu tertentu, biasanya setahun.

b. Pendekatan Pendapatan (Income Approach)

PDRB adalah jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor faktor produksi yang ikut di dalam proses produksi di suatu wilayah/region pada jangka waktu tertentu (biasanya setahun). Balas jasa faktor produksi tersebut adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan. Termasuk sebagai Komponen penyusun PDRB adalah penyusutan barang modal tetap dan pajak tidak langsung neto. Jumlah semua komponen pendapatan ini per sektor disebut sebagainilai tambah bruto sektoral. PDRB merupakan jumlah dari nilai tambah bruto seluruh sektor (lapangan usaha).

c. Pendekatan Pengeluaran (Expenditure Approach)
PDRB adalah jumlah semua pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan inventori, dan ekspor neto di suatu wilayah/region pada suatu periode (biasanya setahun). Yang dimaksud dengan Ekspor netto adalah ekspor dikurangi impor.

sumber:

http://usmanhabieb.wordpress.com/2011/05/16/dasar-perhitungan-perkiraan-pendapatan-negara/

http://jaenal-abidinbin.blogspot.com/2011/03/perkiraan-pengeluaran-negara.html

http://sarahlistiarakhma.wordpress.com/2011/05/17/perkiraan-penerimaan-negara/

http://110.138.206.53/bahan-ajar/modul_online/ekonomi/MO_8/EKO204_13.htm

http://rakilmu.blogspot.com/2010/04/perkembangan-dana-pembangunan-di.html

Struktur Produksi, Distribusi Pendapatan dan Kemiskinan

A.   STRUKTUR PRODUKSI

Struktur produksi adalah logika proses produksi, yang menyatakan hubungan antara beberapa pekerjaan pembuatan komponen sampai menjadi produk akhir, yang biasanya ditunjukkan dengan menggunakan skema. Struktur produksi nasional dapat dilihat menurut lapangan usaha dan hasil produksi kegiatan ekonomi nasional. Berdasarkan lapangan usaha struktur produksi nasional terdiri dari sebelas lapangan usaha dan berdasarkan hasil produksi nasional terdiri dari 3 sektor, yakni sektor primer, sekunder, dan tersier.

B.   PENDAPATAN NASIONAL

Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga (RTK) di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam satu periode,biasanya selama satu tahun.

Berikut adalah beberapa konsep pendapatan nasional

• Produk Domestik Bruto (GDP)

Produk domestik bruto (Gross Domestic Product) merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara (domestik) selama satu tahun. Dalam perhitungan GDP ini, termasuk juga hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan/orang asing yang beroperasi di wilayah negara yang bersangkutan. Barang-barang yang dihasilkan termasuk barang modal yang belum diperhitungkan penyusutannya, karenanya jumlah yang didapatkan dari GDP dianggap bersifat bruto/kotor.

• Produk Nasional Bruto (GNP)

Produk Nasional Bruto (Gross National Product) atau PNB meliputi nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara (nasional) selama satu tahun; termasuk hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang berada di luar negeri, tetapi tidak termasuk hasil produksi perusahaan asing yang beroperasi di wilayah negara tersebut.

• Pendapatan Nasional Neto (NNI)

Pendapatan Nasional Neto (Net National Income) adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Besarnya NNI dapat diperoleh dari NNP dikurang pajak tidak langsung. Yang dimaksud pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak penjualan, pajak hadiah, dll.

• Pendapatan Perseorangan (PI)

Pendapatan perseorangan (Personal Income)adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Pendapatan perseorangan juga menghitung pembayaran transfer (transfer payment). Transfer payment adalah penerimaan-penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produksi tahun ini, melainkan diambil dari sebagian pendapatan nasional tahun lalu, contoh pembayaran dana pensiunan, tunjangan sosial bagi para pengangguran, bekas pejuang, bunga utang pemerintah, dan sebagainya. Untuk mendapatkan jumlah pendapatan perseorangan, NNI harus dikurangi dengan pajak laba perusahaan (pajak yang dibayar setiap badan usaha kepada pemerintah), laba yang tidak dibagi (sejumlah laba yang tetap ditahan di dalam perusahaan untuk beberapa tujuan tertentu misalnya keperluan perluasan perusahaan), dan iuran pensiun (iuran yang dikumpulkan oleh setiap tenaga kerja dan setiap perusahaan dengan maksud untuk dibayarkan kembali setelah tenaga kerja tersebut tidak lagi bekerja).

• Pendapatan yang siap dibelanjakan (DI)

Pendapatan yang siap dibelanjakan (Disposable Income) adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Disposable income ini diperoleh dari personal income (PI) dikurangi dengan pajak langsung. Pajak langsung (direct tax) adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, artinya harus langsung ditanggung oleh wajib pajak, contohnya pajak pendapatan.

Pendapatan negara dapat dihitung dengan tiga pendekatan, yaitu:

• Pendekatan pendapatan, dengan cara menjumlahkan seluruh pendapatan (upah, sewa, bunga, dan laba) yang diterima rumah tangga konsumsi dalam suatu negara selama satu periode tertentu sebagai imbalan atas faktor-faktor produksi yang diberikan kepada perusahaan.
• Pendekatan produksi, dengan cara menjumlahkan nilai seluruh produk yang dihasilkan suatu negara dari bidang industri, agraris, ekstraktif, jasa, dan niaga selama satu periode tertentu. Nilai produk yang dihitung dengan pendekatan ini adalah nilai jasa dan barang jadi (bukan bahan mentah atau barang setengah jadi).
• Pendekatan pengeluaran, dengan cara menghitung jumlah seluruh pengeluaran untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara selama satu periode tertentu. Perhitungan dengan pendekatan ini dilakukan dengan menghitung pengeluaran yang dilakukan oleh empat pelaku kegiatan ekonomi negara, yaitu: Rumah tangga (Consumption), pemerintah (Government), pengeluaran investasi (Investment), dan selisih antara nilai ekspor dikurangi impor ()

Pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. Pendapatan per kapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk negara tersebut. Pendapatan per kapita juga merefleksikan PDB per kapita.

Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai tolok ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah negara; semakin besar pendapatan per kapitanya, semakin makmur negara tersebut.

C.   Distribusi Pendapatan Nasional & Kemiskinan

Masalah besar yang dihadapi negara sedang berkembang adalah disparitas (ketimpangan) distribusi pendapatan dan tingkat kemiskinan. Tidak meratanya distribusi pendapatan memicu terjadinya ketimpangan pendapatan yang merupakan awal dari munculnya masalah kemiskinan. Membiarkan kedua masalah tersebut berlarut-larut akan semakin memperparah keadaan, dan tidak jarang dapat menimbulkan konsekuensi negatif terhadap kondisi sosial dan politik.

Masalah kesenjangan pendapatan dan kemiskinan tidak hanya dihadapi oleh negara sedang berkembang, namun negara maju sekalipun tidak terlepas dari permasalahan ini. Perbedaannya terletak pada proporsi atau besar kecilnya tingkat kesenjangan dan angka kemiskinan yang terjadi, serta tingkat kesulitan mengatasinya yang dipengaruhi oleh luas wilayah dan jumlah penduduk suatu negara. Semakin besar angka kemiskinan, semakin tinggi pula tingkat kesulitan mengatasinya. Negara maju menunjukkan tingkat kesenjangan pendapatan dan angka kemiskinan yang relative kecil dibanding negara sedang berkembang, dan untuk mengatasinya tidak terlalu sulit mengingat GDP dan GNP mereka relative tinggi. Walaupun demikian, masalah ini bukan hanya menjadi masalah internal suatu negara, namun telah menjadi permasalahan bagi dunia internasional.

Berbagai upaya yang telah dan sedang dilakukan oleh dunia internasional, baik berupa bantuan maupun pinjaman pada dasarnya merupakan upaya sistematis untuk memperkecil kesenjangan pendapatan dan tingkat kemiskinan yang terjadi di negara-negara miskin dan sedang berkembang. Beberapa lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia serta lembaga-lembaga keuangan internasional lainnya berperan dalam hal ini. Kesalahan pengambilan kebijakan dalam pemanfaatan bantuan dan/ atau pinjaman tersebut, justru dapat berdampak buruk bagi struktur sosial dan perekonomian negara bersangkutan.

Perbedaan pendapatan timbul karena adanya perbedaan dalam kepemilikan sumber daya dan faktor produksi terutama kepemilikan barang modal (capital stock). Pihak (kelompok masyarakat) yang memiliki faktor produksi yang lebih banyak akan memperoleh pendapatan yang lebih banyak pula. Menurut teori neoklasik, perbedaan pendapatan dapat dikurangi melalui proses penyesuaian otomatis, yaitu melalui proses “penetasan” hasil pembangunan ke bawah (trickle down) dan kemudian menyebar sehingga menimbulkan keseimbangan baru. Apabila proses otomatis tersebut masih belum mampu menurunkan tingkat perbedaan pendapatan yang sangat timpang, maka dapat dilakukan melalui sistem perpajakan dan subsidi. Penetapan pajak pendapatan/penghasilan akan mengurangi pendapatan penduduk yang pendapatannya tinggi. Sebaliknya subsidi akan membantu penduduk yang pendapatannya rendah, asalkan tidak salah sasaran dalam pengalokasiannya. Pajak yang telah dipungut apalagi menggunakan sistem tarif progresif (semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi prosentase tarifnya), oleh pemerintah digunakan untuk membiayai roda pemerintahan, subsidi dan proyek pembangunan. Dari sinilah terjadi proses redistribusi pendapatan yang akan mengurangi terjadinya ketimpangan.

Tingginya Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara belum tentu mencerminkan meratanya terhadap distribusi pendapatan. Kenyataan menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat tidak selalu merata, bahkan kecendrungan yang terjadi justru sebaliknya. Distribusi pendapatan yang tidak merata akan mengakibatkan terjadinya disparitas. Semakin besar perbedaan pembagian “kue” pembangunan, semakin besar pula disparitas distribusi pendapatan yang terjadi. Indonesia yang tergolong dalam negara yang sedang berkembang tidak terlepas dari permasalahan ini.

1.         Pengertian kemiskinan Menurut para Ahli

Memahamai substansi kemiskinan merupakan langkah penting bagi perencana program dalam mengatasi kemiskinan. Menurut Sutrisno (1993), ada dua sudut pandang dalam memahami substansi kemiskinan di Indonesia. Pertama adalah kelompok pakar dan aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mengikuti pikiran kelompok agrarian populism, bahwa kemiskinan itu hakekatnya, adalah masalah campur tangan yang terlalu luas dari negara dalam kehidupan masyarakat pada umumnya, khususnya masyarakat pedesaan. Dalam pandangan ini, orang miskin mampu membangun diri mereka sendiri apabila pemerintah memberi kebebasan bagi kelompok itu untuk mengatur diri mereka sendiri. Kedua, kelompok para pejabat, yang melihat inti dari masalah kemiskinan sebagai masalah budaya. Orang menjadi miskin karena tidak memiliki etos kerja yang tinggi, tidak meiliki jiwa wiraswasta, dan pendidikannya rendah. Disamping itu, kemiskinan juga terkait dengan kualitas sumberdaya manusia. Berbagai sudut pandang tentang kemiskinan di Indonesia dalam memahami kemiskinan pada dasarnya merupakan upaya orang luar untuk memahami tentang kemiskinan. Hingga saat ini belum ada yang mengkaji masalah kemiskinan dari sudut pandang kelompok miskin itu sendiri.

Kajian Chambers (1983) lebih melihat masalah kemiskinan dari dimensi si miskin itu sendiri dengan deprivation trap, tetapi Chambers sendiri belum menjelaskan tentang alasan terjadinya deprivation trap itu. Dalam tulisan ini dicoba menggabungkan dua sudut pandang dari luar kelompok miskin, dengan mengembangkan lima unsur keterjebakan yang dikemukakan oleh Chambers (1983), yaitu : (1) kemiskinan itu sendiri, (2) kelemahan fisik, (3) Keterasingan, (4) Kerentanan, dan (5) Ketidak berdayaan.

Pengertian kemiskinan disampaikan oleh beberapa ahli atau lembaga, diantaranya adalah BAPPENAS (1993) mendefisnisikan keimiskinan sebagai situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena kehendak oleh si miskin, melainkan karena keadaan yang tidak dapat dihindari dengan kekuatan yang ada padanya. Levitan (1980) mengemukakan kemiskinan adalah kekurangan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai suatu standar hidup yang layak. Faturchman dan Marcelinus Molo (1994) mendefenisikan bahwa kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dan atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Menurut Ellis (1994) kemiskinan merupakan gejala multidimensional yang dapat ditelaah dari dimensi ekonomi, sosial politik. Menurut Suparlan (1993) kemiskinan didefinisikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Reitsma dan Kleinpenning (1994) mendefisnisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhannya, baik yang bersifat material maupun non material. Friedman (1979) mengemukakan kemiskinan adalah ketidaksamaan kesempatan untuk memformulasikan basis kekuasaan sosial, yang meliptui : asset (tanah, perumahan, peralatan, kesehatan), sumber keuangan (pendapatan dan kredit yang memadai), organisiasi sosial politik yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai kepentingan bersama, jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang atau jasa, pengetahuan dan keterampilan yang memadai, dan informasi yang berguna. Dengan beberapa pengertian tersebut dapat diambil satu poengertian bahwa kemiskinan adalah suatu situasi baik yang merupakan proses maupun akibat dari adanya ketidakmampuan individu berinteraksi dengan lingkungannya untuk kebutuhan hidupnya.

  sumber:

http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2011/04/struktur-produksi-2/

http://sofyan71sbw.files.wordpress.com/2010/05/distribusi-pendapatan-dan-kemiskinan-di-indonesia.pdf

http://profsyamsiah.wordpress.com/2009/04/23/49/

wikipedia.org

Peta Perekonomian Indonesia

A. KEADAAN GEOGRAFIS INDONESIA

Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki luas kurang lebih 195 juta ha. Keadaan ini bisa menjadi sebuah kekuatan dan peluang bagi perkembengan perekonomian negara kita. Tetapi, keadaan ini juga bisa menjadi kelemahan dan ancaman bagi perekonomian kita.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki banyak kesempatan dan peluang untuk mengembangkan perekonomian dengan mengeksplorasi barang tambang, peternakan, perkebunan, dan lain sebagainya di setiap pulau yang memiliki potensi. Selain untuk mengeksplor barang tersebut, daerah-daerah itu pun bisa menjadi objek wisata dengan memperlihatkan keindahan dan keanekaragaman budaya. Masih banyak peluang-peluang yang bisa menjadikan perekonoian Indonesia maju.

Tetapi dengan menjadi negara kepulauan bisa juga menjadi sebuah kelemahan dan ancaman bagi perekonomian negaranya sendiri, apabila sumber daya yang ada di setiap daerah hanya dinikmati oleh daerahnya sendiri dan oleh sebagian masyarakat saja. Selain itu, pihak luar juga masih bisa mengambil kekayaan Indonesia secara ilegal atau tidak memiliki izin atas mengambil kekayaan Indonesia, secara geografis setiap pulau di Indonesia memang sulit untuk dilakukan pengawasan.

Indonesia hanya memiliki 2 musim ditiap tahunnya, kondisi ini membuat beberapa produk hasil bumi dan industri menjadi sangat spesifik. Dengan demikian diperlukan usaha untuk memanfaatkan keunikan produk Indonesia tersebut untuk memenangkan persaingan di pasar lokal dan pasar global.

Indonesia juga menempati lokasi yang sangat strategis, yaitu terletak di antara dua benua dan 2 samudera. Dengan letak yang strategis itu kita harus dapat memanfaatkannya untuk kebaikan perekonomian Indonesia. Yang perllu dilakukan Indonesia tentunya mempersiapkan segala sesuatu yang bisa memperbaiki perekonomian seperti telekomunikasi, perdagangan, pelabuhan laut, udara, serta infrastrukturnya.

Indonesia juga banyak memiliki banyak menghasilkan barang tambang. Salah satu jenis barang tambang kita adalah minyak dan gas bumi. Dari barang tambang ini kita pernah menghasilkan dana yang besar untuk pembangunan sehingga pertumbuhan ekonomi meningkat

B. MATA PENCAHARIAN
Indonesia adalah salah satu negara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada diantara benua Asian dan Australia serta Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Indonesia juga merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia memiliki luas daratan 1.922.570 km² sedangkan luar perairannya 3.257.483 km². Dari luas daratan dan luas wilayah perairan tersebut maka mata pencaharian penduduk Indonesia pun beragam. Ada yang bermata pencaharian pertanian, perkebunan, perternakan, perikanan, dan ada pula yang bermata pencaharian sebagai pekerja kantoran seperti di kota-kota besar di Indonesia.
Namun demikian, lebih kurang 70% mata pencaharian penduduk Indonesia adalah dalam bidang pertanian. Indonesia juga dikatakan sebagai negara agraris, sebab negara kita begitu besar akan hasil pangannya contohnya beras dan umbi-umbian. Dengan banyaknya masyarakat Indonesia yang bermata pencaharian di bidang pertanian dan luasnya lahan Indonesia untuk di jadikan lahan pertanian, tetapi tetap saja Indonesia masih mengimpor beras dari luar negri. Dengan ini bukan hanya saja petani di Indonesia yang dirugikan tetapi pengusaha yang bergelut dalam bidang ini juga akan merugi. Pemerintah harus bekerja keras untuk memajukan lagi pertanian di Indonesia, karena Indonesia termasuk negara penghasil pangan terbanyak. Dulunya pada tahun 80-an Indonesia bisa menjadi negara berswambada beras.
Bukan hanya di sektor pertanian saja, untuk di sektor perikanan, perkebunan, perternakanpun mengalami kendala yang berbeda-beda. Untuk di sektor perikanan, para petani yang melaut mengalami salah satu kendala yaitu mahalnya bahan bakar kapal yang ada. Sedangkan perkebuna, yaitu mulai habisnya lahan untuk berkebun karena semakin banyak di bangunnya gedung gedung tinggi sepeti: mal, hotel, supermarket, perumahan-perumahan elit. Dengan semakin banyaknya bangunan-bangunan tersebut seharusnya diimbangi dengan pesejahteraan para petani, nelayan, dan peternak pula. Pemerintah di bantu masyarakatpun harus bekerja keras untuk menangani masalah ini.

C. SUMBER DAYA MANUSIA
Sumberdaya manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki dalam individu, perilaku dan sifatnya ditentukan oleh keturunan dan lingkungannya. Sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleeh keinginan untuk memenuhi kepuasannya.

Indonesia memiliki banyak penduduk yang diperkirakan hampir 230 juta jiwa yang tinggal di Indonesia. Sedangkan salah satu yang menghambat laju pertumbuhan ekonomi adalah penduduk yang tingkat pertumbuhannya masih tinggi.

Sebagai salah satu negaara yang masih berkembang, Indonesia memang menghadapi masalah SDM, diantaranya:
•    Pertumbuhan penduduk yang masih tinggi
•    Penyebaran yang kurang merata
•    Kurang seimbang struktur dan komposisi umur penduduk

Pertumbuhan penduduk yang tinggi akan menimbulkan banyak masalah bagi negara, jika tidak diikuti dengan peningkatan produksi, dan efisiensi di bidang lainnya. Adapun tindakan-tindakan yang dapat dan telah dilakukan oleh pemerintah adalah:
•    Melaksanakan program KB
•    Meningkatkan mutu SDM

Adapun sasaran kebikjasanaan tenaga kerja di Indonesia meliputi hal-hal berikut:
1.    Memperluas lapangan kerja
2.    Membina angkatan kerja baru
3.    Membina dan melindungi para pekerja
4.    Meningkatkan peranan pasar kerja
5.    Memperlambat lajunya pertumbuhan penduduk dan meningkatkan mutu tenaga kerja

D. INVESTASI

Investasi adalah suatu istilah dengan beberapa pengertian yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi. Istilah tersebut berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan dimasa depan. Terkadang, investasi disebut juga sebagai penanaman modal.

Peran investasi dalam pertumbuhan ekonomi adalah untuk memberikan modal dan sumber daya agar pembangunan yang akan dijalani dapat berjalan dengan lancar. Dalam kondisi tertentu, masih sulit untuk mengharapkan dana investasi dari masyarakat. Namun pemerintah tidak dapat terus-menerus mengandalkan tabungan pemerintah tersebut. Perlu dilakukan upaya-upaya tambahan guna membantu memenuhi kebutuhan dana investasi pembangunan. Upaya-upaya tersebut adalah:
•    Lebih mengemban ekspor komoditi non-migas
•    Mengusahakan pinjaman dari luar negeri
•    Menciptakan iklim investasi yang menarik dan aman bagi penanam modal asing
•    Lebih menggiatkan dan menyempurnakkan sistem perpajakan dan pengkreditan

sumber:
http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/perekonomian_indonesia/bab3-peta_perekonomian_indonesia.pdf
http://id.wikipedia.org/wiki/Investasi

Perkembangan Strategi dan Perencanaan Pembangunan Ekonomi Indonesia

A. STRATEGI PEMBANGUNAN

Salah satu konsep penting yang perlu diperhatikan dalam memplajari perekonomian suatu negara adalah mengetahui tentang strategi pembangunan ekonomi. Strategi pembangunan ekonomi diberi batasan sebagai suatu tindakan pemilihan atas faktor-faktor (variabel) yang akan dijadikan faktor/variabel utama yang menjadi penentu jalannya proses pertumbuhan (Suroso,1993). Berikut ini adalah strategi-strategi pembangunan ekonomi :

1.    Strategi Pertumbuhan
Adapun inti dari konsep strategi yang pertama ini adalah:
-    Strategi pembangunan ekonomi suatu negara akan terpusat pada upaya pembentukan modal, serta bagaimana menanamkannya secara seimbang, menyebar, terarah, dan memusat, sehingga dapat menimbulkan efek pertumbuhan ekonomi.
-    Selanjutnya bahwa pertumbuhan ekonomi akan dinikmati oleh golongan lemah melalui proses merambat kebawah (trickle-dowm-effect)- pendistribusian kembali.
-    Jika terjadi ketimpangan atau ketidakmerataan, hal tersebut merupakan persyaratan terciptanya pertumbuhan ekonomi.

Kritik paling keras dari strategi pertama ini adalah, bahwa pada kenyataan yang terjadi adalah ketimpangan yang semakin tajam.

2.    Strategi Pembangunan dengan Pemerataan
Inti dari konsep strategi ini adalah ditekankannya peningkatanpembangunan melalui teknik sosial enginering, seperti halnya melalui penyusunan perencanaan induk, dan paket program terpadu.

3.    Strategi Ketergantungan
Tidak sempurnanya konsep strategi pertama dan kedua mendorong para ahli ekonomi mencari alternatif lain sehingga pada tahun 1965 muncul strategi pembangunan dengan nama strategi ketergantungan. Inti dari konsep strategi tergantungan adalah :
•    Kemiskinan di negara – negara berkembang lebih disebabkan karena adanya ketergantungan negara tersebut dari pihak / negara lainnya
•    Teori ketergantungan ini kemudian dikritik oleh Kothari dengan mengatakan “Teori ketergantungan tersebut memang cukup relevanm namun sayangnya telah mnjadi semacam dalih terhadap kenyataan dari kurangnya usaha untuk membangun masyarakat sendiri (Self Development)

4.    Strategi yang berwawasan ruang
Strategi ini dikemukakan oleh Myrdall dan Hirschman, yang mengemukakan sebab-sebab kurang mampunyadaerah miskin berkembang secepat daerah yang lebih kaya/maju. Menurut mereka kurang mampunyadaerah miskin berkembang secepat daerah maju dikarenakan kemampuan/pengaruh menyebar dari kaya ke miskin lebih kecil daripada terjadinya aliran sumber daya dari daerah miskin ke daerah kaya. Perbedaan pandangan kedua tokoh tersebut adalah, bahwa Myrdall tidak percaya bahwa keseimbangan daerah kaya dan miskin akan tercapai, sedangkan Hirschman percaya, sekalipun baru akan tercapai dalam jangka panjang.

5.    Strategi Pendekatan Kebutuhan Pokok
Sasarana dari dtrategi ini adalah menaggulangi kemiskinan secara masal. Strategi ini selanjutnya dikembangkan oleh ILO pada tahun 1975, dengan menekankan bahwa kebutuhan pokok manusia tidak mungkin dapat dipenuhi jika pendapatan masih rendah akibat kemiskinan yang bersumber pada pengangguran. Oleh karena itu, sebaiknya usaha-usaha diarahkan pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan pemenuhan kebutuhan pokok, dan sejenisnya.


C. Faktor-faktor yang mempengaruhi strategi pembangunan

Pada prinsipnya, pemilihan strategi apa yang akan digunakan dalam proses pembangunan sangat dipengaruhi oleh pertanyaan ‘Apa tujuan yang hendak dicapai?’
Jika tujuan yang hendak dicapai adalah menciptakan masyarakat yang mandiri, maka strategi ketergantunganlah yang munkin akan dipakai. Jika tujuan yang ingin dicapai addalah pemerataan pembangunan, maka strategi yang berwawasan ruanglah yang akan dipergunakan.
Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi strategi pembangunan ekonomi :

•    Ukuran suatu negara (geografis, penduduk, dan pendapatan)
•    Sistem dan struktur politik
•    Latar belakang historis
•    Hubungan Internasional
•    Bantuan modal Internasional
•    Pemerataan dan pertumbuhan penduduk
•    Pendidikan
•    Teknologi

Strategi Pembangunan Ekonomi Indonesia
Strategi ekonomi merupakan berbagai usaha yang dilakukan demi tercapainya proses dan perubahan terus-menerus dalam memperbesar pendapatan perkapita. Strategi yang akan dilakukan sangat erat kaitannya dengan sistem perencanaan yang dibuat. Semakin perencanaan yang akan dilakukan dinamis maka strategisnya pun akan tertata rapih.
Strategi ini dipertegas dengan ditetapkannya sasaran-sasaran dan titik berat setiap repelita, yakni:

•    Repelita I: Meletakkan titik berat pada sektor pertanian dan industri yang mendukung sektor pertanian, meletakkan landasan yang kuat bagi tahap selanjutnya.
•    Repelita II : Meletakkan titik berat pada sektor pertanian dengan meningkatkan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku, meletakkan landasan yang kuat bagi tahap selanjutnya.
•    Repelita III: Meletakkan titik berat pada sektor pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi, meletakkan landasan yang kuat bagi tahap selanjutnya.
•    Repelita IV: meletakkan titik berat pada sektor pertanian untuk melanjutkan usaha-usaha menuju swasembada pangan dengan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri sendiri, baik industri ringan yang akan terus dikembangkan dalam repelita-repelita, selanjutnya meletakkan landasan yang kuat bagi tahap selanjutnya.

D. Perencanaan Pembangunan

Adapun definisi pernecanaan pembangunan, menurut Bintoro Tjokroamidjojo, manfaat perencanaan adalah :

1.    Dengan adanya perencanaan diharapkan terdapatnya suatu pengarahan kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian tujuan pembangunan
2.    Dengan perencanaan maka dapat dilakukan suatu perkiraan terhadap hal-hal dalam masa pelaksanaan yang akan dilalui.
3.    Perencanaan memberikan kesempatan untuk memilih brbagai alternatif tentang cara yang terbaik atau kesempatan untuk memilih kombinasi cara yang terbaik
4.    Dengan perencanaan dapat dilakukan penyusunan skala prioritas.
5.    Dengan adanya perencanaan maka akan ada suatu alat pengukur untuk mengadakan suatu pengawasan dan evaluasi
6.    Penggunaan dan alokasi sumber-sumber pembangunan yang terbatas adanya secara lebih efisien dan efektif
7.    Dengan perencanaan, perkembangan ekonomi yang mantap atau pertumbuhan ekonomi yang terus menerus dapat ditingkatkan
8.    Dengan perencanaan dapat dicapai stabilitas ekonomi, mengahdapi siklis konjungtur.

Dalam sejarah perkembangannya, peencanaan pembangunan ekonomi di Indonesia terbagi dalam beberapa periode, yakni :

Periode sebelum Orde Baru, dibagi dalam :
•    Periode 1945 – 1950
•    Periode 1951 – 1955
•    Periode 1956 – 1960
•    Periode 1961 – 1965

Periode setelah Orde Baru, dibagi dalam :
•    Periode stabilisasi dan rehabilitasi    : 1966 – 1958
•    Periode Repelita I            : 1969/70 – 1973/74
•    Periode Repelita II            : 1974/75 – 1978/79
•    Periode Repelita III        : 1979/80 – 1983/84
•    Periode Repelita IV        : 1984/85 – 1988/89
•    Periode Repelita V            : 1989/90 – 1993/94


referensi :
http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/perekonomian_indonesia/bab2-perkembangan_strategi_dan_perencanaan_pembangunan_ekonomi_indonesia.pdf